Knowledge Base · Tata Cara / Prosedur terkait Kegiatan Beasiswa dan Riset

Ketentuan yang Perlu Diperhatikan dalam Pengajuan Pencairan Dana Penerima Manfaat Dana Indonesia 2025

03 November 2026

ITEM PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA TAHAP I DAKB (DANA ABADI KEBUDAYAAN)

1. Perjanjian

  • Nama & bentuk penerima manfaat sesuai dengan SK
  • Ditandatangani
  • Bermaterai
  • Halaman lengkap
  • Indikator kinerja sesuai
  • Rekening atas nama penerima manfaat

2. Proposal dan Lini Masa

  • Format dan kedalaman proposal sesuai Juknis
  • Lini masa kegiatan masuk dalam jangka waktu perjanjian

3. RAB

  • Format sesuai juknis
  • Tidak terdapat hal yang dilarang dalam juknis
  • Link referensi harga/data dukung dan bisa diakses
  • Nilai RAB sesuai perjanjian
  • Ditandatangani

4. RAB Tahap I

  • Nilai Tahap I sama dengan perjanjian
  • Ditandatangani

5. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

  • Format dan kedalaman informasi sesuai juknis
  • Indentitas benar
  • Ditandatangani penerima manfaat dan penanggungjawab
  • Hubungan penanggungjawab sesuai
  • Ada no HP penanggungjawab
  • Ada FC KTP penandatangan
  • Bermaterai dan tidak dipakai 2x

6. Surat Keterangan Non PKP

  • Format sesuai bentuk penerima manfaat
  • Ditandatangani
  • Bermaterai

7. Faktur Pajak

  • Kode pajak 020
  • Penerima Jasa LPDP
  • Terbit di bulan verifikasi

8. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1

  • Pastikan nama penerima manfaat, Kategori, Judul Kegiatan, Nilai Bantuan dan Besaran Bantuan Tahap 1 sesuai data kontrak
  • Dokumen surat permohonan di ttd oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan

ITEM PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA TAHAP II & III DAKB

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

  • Deskripsi/narasi laporan kemajuan atas pelaksanaan kegiatan

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I/Tahap II

  • Terdapat dokumen Realisasi Penggunaan Dana Tahap I/II dan Arus Kas sesuai dengan template
  • Dokumen di ttd baik dokumen Realisasi Penggunaan Dana Tahap I/II maupun Arus Kas
  • Link data dukung dapat diakses
  • Tidak terdapat pembelian/pembayaran diluar masa kontrak
  • Tidak terdapat pembelian/pembayaran yang dilarang

3. Rencana Penggunaan Dana Tahap III

  • Format sesuai juknis
  • Tidak terdapat hal yang dilarang dalam juknis
  • link referensi harga/data dukung dan bisa diakses
  • Nilai RAB sesuai perjanjian
  • Ditandatangani

4.Surat Pernyataan Bukan PKP (bagi penerima manfaat Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Penerima Manfaat dengan Status Pengusaha Kena Pajak/PKP)

  • Surat Keterangan Non PKP i.Format sesuai bentuk penerima manfaat ii.Ditandatangani iii.Bermaterai
  • Faktur Pajak i.Kode pajak 020 ii.Penerima Jasa LPDP iii.Terbit di bulan verifikasi

5.Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2/3

  • Pastikan nama penerima manfaat, Kategori, Judul Kegiatan, Nilai Bantuan dan Besaran Bantuan Tahap 2/3 sesuai data kontrak
  • Dokumen surat permohonan di ttd oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan

6.Berita Acara Monitoring oleh Kementerian Kebudayaan

  • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring
Sumber: Kemenkeupedia Lihat di Kemenkeupedia
Kembali Buat Tiket Bantuan