ITEM PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA TAHAP I DAKB (DANA ABADI KEBUDAYAAN)
1. Perjanjian
- Nama & bentuk penerima manfaat sesuai dengan SK
- Ditandatangani
- Bermaterai
- Halaman lengkap
- Indikator kinerja sesuai
- Rekening atas nama penerima manfaat
2. Proposal dan Lini Masa
- Format dan kedalaman proposal sesuai Juknis
- Lini masa kegiatan masuk dalam jangka waktu perjanjian
3. RAB
- Format sesuai juknis
- Tidak terdapat hal yang dilarang dalam juknis
- Link referensi harga/data dukung dan bisa diakses
- Nilai RAB sesuai perjanjian
- Ditandatangani
4. RAB Tahap I
- Nilai Tahap I sama dengan perjanjian
- Ditandatangani
5. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
- Format dan kedalaman informasi sesuai juknis
- Indentitas benar
- Ditandatangani penerima manfaat dan penanggungjawab
- Hubungan penanggungjawab sesuai
- Ada no HP penanggungjawab
- Ada FC KTP penandatangan
- Bermaterai dan tidak dipakai 2x
6. Surat Keterangan Non PKP
- Format sesuai bentuk penerima manfaat
- Ditandatangani
- Bermaterai
7. Faktur Pajak
- Kode pajak 020
- Penerima Jasa LPDP
- Terbit di bulan verifikasi
8. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1
- Pastikan nama penerima manfaat, Kategori, Judul Kegiatan, Nilai Bantuan dan Besaran Bantuan Tahap 1 sesuai data kontrak
- Dokumen surat permohonan di ttd oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan
ITEM PEMERIKSAAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA TAHAP II & III DAKB
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
- Deskripsi/narasi laporan kemajuan atas pelaksanaan kegiatan
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I/Tahap II
- Terdapat dokumen Realisasi Penggunaan Dana Tahap I/II dan Arus Kas sesuai dengan template
- Dokumen di ttd baik dokumen Realisasi Penggunaan Dana Tahap I/II maupun Arus Kas
- Link data dukung dapat diakses
- Tidak terdapat pembelian/pembayaran diluar masa kontrak
- Tidak terdapat pembelian/pembayaran yang dilarang
3. Rencana Penggunaan Dana Tahap III
- Format sesuai juknis
- Tidak terdapat hal yang dilarang dalam juknis
- link referensi harga/data dukung dan bisa diakses
- Nilai RAB sesuai perjanjian
- Ditandatangani
4.Surat Pernyataan Bukan PKP (bagi penerima manfaat Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Penerima Manfaat dengan Status Pengusaha Kena Pajak/PKP)
- Surat Keterangan Non PKP i.Format sesuai bentuk penerima manfaat ii.Ditandatangani iii.Bermaterai
- Faktur Pajak i.Kode pajak 020 ii.Penerima Jasa LPDP iii.Terbit di bulan verifikasi
5.Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2/3
- Pastikan nama penerima manfaat, Kategori, Judul Kegiatan, Nilai Bantuan dan Besaran Bantuan Tahap 2/3 sesuai data kontrak
- Dokumen surat permohonan di ttd oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kebudayaan
6.Berita Acara Monitoring oleh Kementerian Kebudayaan
- Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring